Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Tahun 2026

Rabu, 18 Februari 2026 | 11:08:27 WIB
Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Tahun 2026

JAKARTA - Penetapan awal Ramadhan kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah secara resmi menentukan bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. 

Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, melalui sidang isbat yang digelar di Hotel Borobudur.  Penentuan tersebut berbeda dengan keputusan Muhammadiyah yang menetapkan awal puasa sehari lebih awal, yakni Rabu, 18 Februari 2026. 

Perbedaan ini kembali menegaskan dinamika metode penentuan kalender hijriah di Indonesia yang sejak lama mengandalkan pendekatan keilmuan sekaligus ijtihad keagamaan.

Perhitungan Hilal Berdasarkan Kriteria MABIMS

Dalam keterangannya, Nasaruddin menjelaskan bahwa posisi hilal belum memenuhi standar yang ditetapkan MABIMS. Kriteria tersebut mensyaratkan tinggi hilal minimal tiga derajat secara toposentrik serta elongasi minimal 6,4 derajat secara geosentrik. 

Ia menyebutkan, sudut elongasi yang teramati masih sangat rendah, berkisar antara nol derajat 56 menit 23 detik hingga satu derajat 53 menit 36 detik. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara hisab hilal belum memenuhi syarat visibilitas untuk menandai awal bulan Ramadhan.

Selain itu, data hisab di seluruh wilayah Indonesia memperlihatkan ketinggian hilal berada pada kisaran minus dua derajat 24 menit 42 detik. Artinya, hilal masih berada di bawah ufuk dan belum mungkin terlihat. 

Berdasarkan perhitungan tersebut serta tidak adanya laporan rukyat yang berhasil mengamati hilal, pemerintah menyepakati bahwa awal Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil melalui musyawarah bersama berbagai pihak yang terlibat dalam sidang isbat.

Keterlibatan Lembaga dan Pendekatan Keilmuan

Sidang isbat tidak hanya dihadiri unsur Kementerian Agama, tetapi juga melibatkan banyak institusi negara dan keagamaan. Hadir di antaranya Komisi VIII DPR RI, MUI, BMKG, BRIN, Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, serta Badan Informasi Geospasial. 

Kehadiran berbagai lembaga tersebut menegaskan bahwa penetapan awal Ramadhan dilakukan secara kolektif dengan mempertimbangkan data astronomi, kajian ilmiah, serta pandangan keagamaan.

Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara metode hisab dan rukyat. Hisab memberikan dasar perhitungan ilmiah mengenai posisi bulan, sedangkan rukyat menjadi verifikasi empirik di lapangan. Dengan menggabungkan keduanya, keputusan yang dihasilkan diharapkan memiliki legitimasi ilmiah sekaligus diterima secara luas oleh masyarakat Muslim di Indonesia.

Perbedaan Metode dengan Muhammadiyah

Di sisi lain, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah pada 18 Februari 2026 melalui penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal. 

Sistem ini berbasis perhitungan astronomi global dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, sehingga tidak bergantung pada batas geografis suatu negara. Pendekatan tersebut berbeda dengan metode pemerintah yang masih memadukan hisab regional dan rukyat lokal.

Perbedaan metode ini bukan hal baru dalam penentuan awal Ramadhan di Indonesia. Setiap pendekatan memiliki landasan teologis dan ilmiah masing-masing. 

Karena itu, variasi penetapan tanggal kerap terjadi dari tahun ke tahun. Meski demikian, perbedaan tersebut selama ini dapat dikelola dalam suasana saling menghormati antarumat Islam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak umat Islam menyikapi perbedaan awal Ramadhan dengan sikap bijak dan tasamuh. Ia menegaskan bahwa perbedaan merupakan ruang ijtihad yang tidak semestinya menimbulkan saling menyalahkan. 

Menurutnya, perbedaan akan terus muncul selama belum ada kalender hijriah tunggal yang disepakati seluruh dunia Islam.

Makna Persatuan di Tengah Perbedaan

Perbedaan awal Ramadhan sejatinya tidak mengurangi makna ibadah puasa maupun kebersamaan umat. Justru, situasi ini menjadi pengingat pentingnya toleransi dalam praktik keagamaan. 

Pemerintah maupun organisasi Islam sama-sama berupaya memberikan panduan terbaik bagi umat berdasarkan keyakinan metodologis masing-masing.

Dengan keputusan resmi pemerintah, mayoritas umat Islam di Indonesia akan memulai puasa pada Kamis, 19 Februari 2026. Sementara sebagian lainnya telah lebih dahulu menjalankan ibadah sejak sehari sebelumnya. Kedua pilihan tersebut berada dalam koridor keyakinan yang sah dan dihormati dalam tradisi keilmuan Islam.

Momentum Ramadhan diharapkan tetap menjadi sarana memperkuat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperdalam spiritualitas. Di tengah perbedaan penetapan tanggal, nilai kebersamaan dan saling menghargai justru menjadi pesan utama yang relevan bagi kehidupan berbangsa. 

Dengan demikian, Ramadhan tidak hanya dimaknai sebagai ibadah personal, tetapi juga sebagai ruang mempererat harmoni sosial di tengah keberagaman.

Terkini